“Tebang saja., karena pohon bisa ditanam kembali dan terciptalah hutan yang baru. Ini adalah wujud dari eco illiteracy atau kebodohan ekologis”
Belum genap tiga bulan lalu Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim. Dalam siaran resminya, pemerintah Republik Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengambil peran dalam upaya menahan laju pemanasan global.
Tapi, apa yang terjadi minggu kemarin tampaknya meruntuhkan komitmen itu. Tanggal 4 Februari 2008 Pemerintah Indonesia mengeluarkan blunder dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
Secara ringkas PP itu mengizinkan pembukaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan tambang bagi 13 perusahaan dengan tarif sewa seharga Rp 120 rupiah untuk hutan produksi dan Rp 300 rupiah, per meter persegi per tahun. Sebuah harga yang sagat lebih murah dari harga sepotong gorengan sekalipun.
Ini tentunya menjadi sangat kontroversial, karena jiwa PP ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen Pemerintah RI di Konferensi PBB untuk sungguh-sungguh melakukan pengawasan kawasan hutan dalam rangka menurunkan emisi karbon global.
Menurut Rully Syumanda dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Nasional, pembukaan tambang di hutan jelas akan menimbulkan kerusakan permanen serta memiliki daya musnah yang luar biasa. Tidak saja terjadi pada kawasan yang dibuka namun juga pada kawasan hilir yang ditempati oleh komunitas-komunitas masyarakat.
Rully juga menambahkan, secara pasti PP ini akan meluluh lantakkan lebih dari 900 ribu hektar hutan lindung di Indonesia yang akan dilakukan oleh 13 perusahaan. PP ini sekaligus berpotensi untuk memuluskan jalan bagi 158 perusahaan tambang lainnya untuk mengobrak abrik 11,4 juta hektar hutan lindung lainnya. Semuanya bisa dilakukan dengan hanya membayar Rp 300 rupiah per meter persegi per tahun.
Pastinya kontroversi ini menimbulkan reaksi dimana-mana, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang hanya akan semakin menghancurkan sumber daya alam Indonesia dengan segala kekayaan keanekaragaman hayati di dalamnya .
David Sutasurya dari Yayasan Pengembangan Biosains Bioteknologi (YPBB) merasakan kegerahan itu. Menurutnya kunci dari kekacauan ini adalah ketidak pahaman akan ekologi hutan. Bahwa membangun hutan dianggap sama dengan membangun sebuah gedung yang bisa dibangun lagi setelah diruntuhkan. “Jadi kalau di bawah gedung itu ada barang berharga, bongkar saja gedung di atasnya. Mungkin begitulah pikiran naif mereka” ucap David.
Tidak segampang itu. Menurut David bagaimanapun hutan terbangun adalah proses yang sangat rumit. Baik dari segi tahapan maupun variabel dan ‘pemain ‘ yang terlibat. Pemahaman manusia akan proses ini masih jauh dari cukup. Pemikiran bahwa sekarang kita bisa menciptakan hutan adalah pikiran yang sembrono dan kekanak-kanakan. Ini adalah wujud dari eco illiteracy atau kebodohan ekologis. Lihat saja hutan yang mampu diciptakan manusia, begitu miskin dan rendah nilai ekologisnya. “Celakanya segala hal tentang alam dianggap ilmu gampangan dan bisa ditalar dengan common sense” ujar David.
Sejatinya, hutan memiliki delapan fungsi yang sangat menentukan keberlangsungan hidup makhluk hidup. Seperti fungsi penampungan air hujan, pengaturan tata air, pengendalian erosi dan limpasan, pembentukan tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumber daya genetika, serta pelepasan karbon. Pun hutan mengandung nilai ekonomi sangat tinggi lewat kekayaan sumber daya alamnya. Baik yang di atas maupun yang di bawahnya.
Maka, wajar hutan bisa menjadi sumber tejadinya konflik dan masalah jika tak dikelola secara benar. Penelitian Oxfam AS, Extractive Industries and The Poor, memaparkan, negara yang bergantung pada sumber minyak dan mineral cenderung memiliki rekor korupsi tinggi. Dikendalikan penyelenggara negara yang otoriter dan tidak efektif, tingkat kemiskinan tinggi, dan indikator kesejahteraan yang rendah.
Kini, Indonesia sudah ‘memiliki’ ciri-ciri itu. Lantas apakah itu akan terus meningkat sampai akhirnya mati? Entahlah.,-ery bukhorie
Tags: eco illteracy, pemanasan global, perubahan iklim, PP. No.2 2008
